Ketika Trias Politica Berselingkuh...

Sistem demokratis yang dikenalkan oleh Montesquieu dalam bukunya L’Espirit de Lois yang dikenal dengan nama Trias Politica (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) ternyata menghasilkan rezim ‘otoritarian baru’, yakni pemilik modal (pengusaha). Padahal Grover ( 1998) mengungkapkan bahwa tiga sektor pembangunan yang terdiri dari Public sector (kebijakan2 yang dalam hal ini adalah para birokrat), Private sector (sektor ekonomi yang dalam hal ini tentunya para pemilik modal atau pengusaha), dan Third Sector (Gerakan sosial masyarakat) harus memiliki keseimbangan yang dinamis karena sektor tersebut tidak dapat berdiri sendiri, tapi juga tidak boleh saling mendominasi.

Ketika para pemilik modal berkuasa maka yang terjadi adalah para penguasa akan lebih tunduk kepada  para pengusaha. Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk berkampanye, seorang politisi (baca: calon penguasa) pasti membutuhkan dana yang besar. Dalam koran Kompas edisi Minggu 20 juni 2008, ternyata agar rakyat tertarik untuk memberikan hak suaranya pada seorang politisi, politisi tersebut harus menampilkan citra yang baik di mata rakyat. Dan pencitraannya pun tidaklah mudah dan murah. Para politisi tersebut bahkan harus memakai jasa konsultan penampilan. Jasa pencitraan ini tak hanya mengurusi masalah pemetan kelemahan dan kekuatan, perumusan konsep iklan, tag line, pembuatan materi iklan, dan manajemen isu saja,  bahkan sampai cara tersenyum pun diurusi oleh para penyedia jasa ini. Mau tau berapa biya yang dikeluarkan para politisi? Nilai proyek pencitraan SBY-JK di pemilu  lalu mencapai Rp. 30 miliyar, sedangkan Fauzi Bowo nilai kontraknya sekitar Rp. 20 miliyar. Dan itupun belum termasuk dengan uang yang dikeluarkan untuk media massa. Kira-kira dari mana ya para politikus itu mendapatkan dana yang besar untuk sebuah pencitraan? Apalagi jawabannya kalo bukan dari pengusaha. Lantas jika terjadi begitu banyak ‘perselingkuhan’ antara para politisi (penguasa)  dan pengusaha, akankah kebijakan yang dilahirkan oleh penguasa berpihak kepada rakyat?

Tidak hanya para penguasa, wakil rakyat pun (yang pastinya saat berkampanye juga membutuhkan dana yang besar), mempunyai  hubungan yang sangat ‘mesra’ dengan para pengusaha. Berbagai produk hukum yang dilahirkan oleh para wakil rakyat tersebut seringkali  tidak memihak kepada rakyat. Sebut saja UU Migas, UU kelistrikan, UU Sumber Daya Air, dan berbagai macam UU yang pembuatannya  kebanyakan bertujuan untuk lebih menguntungkan pengusaha. Hal ini diperkuat dengan  terungkapnya kasus Al-Amin Nasution yang tersangkut kasus penyuapan saat pembuatan UU alih fungsi hutan di Riau. 

Tak hanya eksekutif dan legislatif, bahkan yudikatif pun mempunyai hubungan yang spesial dengan para pengusaha. Terungkapnya kasus penyuapan Jaksa Urip Tri Gunawan oleh Artalyta Suryani  (tangan kanan Syamsul Nursalim), dan percakapan akrab Ayin dengan beberapa jaksa agung muda  membuat indikasi bahwa cengkraman kapitalis ternyata semakin kuat di negeri ini. Jika eksekutif  ‘berselingkuh’  dengan pemilik modal, legislatif ‘bermesraan’  dengan pemilik modal, dan yudikatif ‘bersaudara’ dengan pemilik modal, akankah trias politica dapat berfungsi? Demi uang, apapun akan dilakukan, lalu kapan ya kira-kira para elite itu benar-benar  memikirkan nasib dan kesejahteraan rakyat?

Tapi saya yakin, masih ada beberapa elite politik yang benar-benar memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Dan semoga di tahun 2009 nanti rakyat semakin jeli dan cerdas saat memutuskan  kepada siapa hak suara mereka akan diberikan. Semoga....

 

Ingin megetahui sosok ideal pemimpin 2009? Tunggu di acara CANGKIR (binCANG Kastrat In heRe) 2008 di Fakultas Psikologi UI yang  bertema “Mencari Pemimpin Ideal” pada sabtu kedua bulan September, 2008

 

*TulisanIniCumaSekedarPemikiranKecilSehabisMengikutiMENGGEMAUIdanMembacaSebuahArtikeldiBeritaKotadanKompasJadiMohonMaapBilaAgakGakNyambung,Hehehe...